Contoh Soal PPh: Latihan & Jawaban Pajak Penghasilan

Jun 13, 2026 by ADMIN 53 views

Halo, guys! Balik lagi nih sama kita yang bakal ngebahas tuntas soal Pajak Penghasilan (PPh) yang sering bikin pusing tujuh keliling. Tapi tenang aja, kali ini kita bakal coba ngajak kalian buat santuy sambil belajar lewat contoh soal PPh yang bakal kita bedah satu per satu. Siap-siap ya, biar wawasan perpajakan kalian makin on point!

Kenapa sih belajar PPh itu penting banget? Jujur aja, PPh itu ibarat bumbu penyedap dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa PPh, pembangunan bakal macet, pelayanan publik bisa terhambat, dan banyak hal penting lainnya yang nggak bakal jalan. Makanya, sebagai warga negara yang baik dan responsible, ngertiin PPh itu hukumnya wajib. Nah, biar makin mantap, kita langsung aja yuk meluncur ke contoh soal PPh dan jawabannya yang udah kita siapin spesial buat kalian.

Memahami Dasar-Dasar PPh Sebelum Latihan Soal

Sebelum kita terjun bebas ke berbagai macam contoh soal PPh, ada baiknya kita segarkan lagi ingatan kita tentang dasar-dasar PPh. Gini lho, PPh itu kan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan dalam negeri. Penghasilan itu cakupannya luas banget, bisa dari pekerjaan, usaha, modal, sampai hadiah undian. Intinya, apa pun yang masuk ke kantong kalian dan memenuhi kriteria sebagai penghasilan kena pajak, ya harus dilaporkan dan dibayari pajaknya.

Ada beberapa konsep kunci yang perlu banget kalian pahami: Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Tarif Pajak. Objek Pajak adalah penghasilan yang dikenakan PPh. Misalnya, gaji, keuntungan usaha, bunga bank, sewa properti, royalti, dan lain-lain. Subjek Pajak itu ya kalian atau badan usaha yang punya kewajiban bayar pajak. Nah, yang paling krusial lagi adalah Tarif Pajak. Tarif ini yang menentukan berapa persen dari penghasilan kalian yang bakal jadi pajak. Untuk PPh orang pribadi, tarifnya itu progresif, artinya makin besar penghasilan, makin tinggi tarif pajaknya. Udah gitu, ada juga yang namanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ini semacam 'jatah' penghasilan yang bebas pajak. Jadi, penghasilan kalian dipotong dulu sama PTKP baru sisanya yang kena tarif pajak. Penting banget nih buat dicatet biar nggak salah hitung pas ngerjain contoh soal PPh.

Untuk PPh badan, tarifnya biasanya lebih sederhana, ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua besaran penghasilan kena pajak, meskipun kadang ada diskon tarif buat perusahaan kecil atau menengah. Makanya, penting banget buat kalian yang berkecimpung di dunia bisnis atau yang mau mulai usaha untuk benar-benar paham aturan main PPh badan. Jangan sampai gara-gara nggak ngerti, malah kena denda atau sanksi lainnya. Dengan memahami dasar-dasar ini, kalian akan lebih siap menghadapi berbagai skenario dalam contoh soal PPh dan jawabannya nanti. Siap? Yuk, kita mulai petualangan kita!

Contoh Soal PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Orang Pribadi)

Oke, guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu: contoh soal PPh! Kita mulai dari yang paling sering dihadapi banyak orang, yaitu PPh Pasal 21. Ini tuh pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi bukan sebagai Wajib Pajak luar negeri.

Soal 1:

Budi, seorang karyawan swasta, memiliki gaji bulanan sebesar Rp10.000.000. Beliau menikah dan punya 2 orang anak. PTKP untuk Budi (TK/2) adalah Rp4.500.000 per bulan. Tarif PPh Pasal 21 progresif adalah sebagai berikut:

Lapisan 1: 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun
Lapisan 2: 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 - Rp250.000.000 per tahun
Lapisan 3: 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 - Rp500.000.000 per tahun
Lapisan 4: 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Berapa PPh Pasal 21 yang harus dibayar Budi setiap bulan?

Jawaban Soal 1:

Langkah pertama, kita hitung penghasilan netto Budi per tahun. Gaji per bulan Rp10.000.000, jadi gaji per tahun Rp10.000.000 x 12 = Rp120.000.000.

Selanjutnya, kita hitung PTKP per tahun. PTKP Budi per bulan Rp4.500.000, jadi PTKP per tahun Rp4.500.000 x 12 = Rp54.000.000.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Budi per tahun adalah Gaji per tahun - PTKP per tahun = Rp120.000.000 - Rp54.000.000 = Rp66.000.000.

Nah, sekarang kita hitung PPh Pasal 21 terutang per tahunnya. PKP Budi masuk ke Lapisan 2, yaitu Rp66.000.000. Tarif Lapisan 1 (5%) dikenakan pada Rp50.000.000 pertama. Jadi, PPh Lapisan 1 = 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000.

Sisa PKP Budi adalah Rp66.000.000 - Rp50.000.000 = Rp16.000.000. Sisa PKP ini dikenakan tarif Lapisan 2 (15%). Jadi, PPh Lapisan 2 = 15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000.

Total PPh Pasal 21 terutang per tahun adalah Rp2.500.000 + Rp2.400.000 = Rp4.900.000.

Karena yang ditanyakan PPh per bulan, maka PPh Pasal 21 per bulan = Rp4.900.000 / 12 = Rp408.333,33 (dibulatkan).

Gimana, guys? Cukup straightforward kan? Kuncinya adalah teliti menghitung penghasilan netto dan PTKP, lalu sesuaikan dengan lapisan tarif pajak yang berlaku. Practice makes perfect, jadi jangan ragu buat coba hitung ulang atau cari contoh soal PPh Pasal 21 lainnya!

Soal 2:

Siti adalah seorang freelancer desain grafis. Di bulan Januari 2024, ia menerima pembayaran dari klien sebesar Rp15.000.000. Siti tidak memiliki tanggungan. Tarif PPh Pasal 21 untuk pekerjaan bebas adalah 5% dikalikan penghasilan bruto, karena penghasilannya di bawah Rp200.000.000 per tahun dan dia memilih menggunakan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017 (sekarang sudah diganti PP 23 tahun 2018, namun untuk ilustrasi kita gunakan tarif lama agar lebih mudah dipahami konsepnya, atau bisa juga menggunakan tarif umum tarif progresif jika memilih tidak menggunakan tarif final). Asumsikan Siti menggunakan tarif umum progresif dan tidak memilih menggunakan tarif final PP 23 tahun 2018.

Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan Siti?

Jawaban Soal 2:

Dalam kasus freelancer seperti Siti, penghasilannya termasuk objek PPh Pasal 21. Karena ia tidak menggunakan tarif final PP 23 tahun 2018, maka penghasilan Siti dikenakan tarif progresif umum. Perlu diingat, untuk pekerjaan bebas, yang menjadi dasar pengenaan PPh adalah 50% dari penghasilan bruto, yang dianggap sebagai penghasilan netto.

Penghasilan bruto Siti per bulan: Rp15.000.000.

Penghasilan netto yang dianggap: 50% x Rp15.000.000 = Rp7.500.000.

Perlu diingat juga, tarif progresif dikenakan per tahun. Jadi, penghasilan netto per tahun Siti (asumsi total penghasilan bruto per tahun adalah Rp15.000.000 x 12 = Rp180.000.000, maka penghasilan netto per tahunnya adalah 50% x Rp180.000.000 = Rp90.000.000).

PTKP untuk Siti (tidak ada tanggungan, status TK/0) adalah Rp54.000.000 per tahun.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Siti per tahun = Penghasilan netto per tahun - PTKP per tahun = Rp90.000.000 - Rp54.000.000 = Rp36.000.000.

Sekarang kita hitung PPh Pasal 21 terutang per tahun:

PKP Siti (Rp36.000.000) masuk dalam Lapisan 1 tarif progresif (sampai Rp50.000.000).

PPh Pasal 21 terutang per tahun = 5% x Rp36.000.000 = Rp1.800.000.

Karena yang ditanyakan adalah PPh yang dipotong atas penghasilan Siti, dan ini adalah PPh terutang per tahunnya, maka PPh yang dipotong per bulan (jika ada pemotongan bulanan) atau PPh terutang adalah Rp1.800.000 per tahun. Jika dihitung per bulan, ini adalah Rp150.000. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, freelancer melaporkan dan membayarkan sendiri pajaknya melalui SPT Tahunan, bukan dipotong oleh klien.

Disclaimer: Untuk kasus freelancer, peraturannya bisa cukup kompleks. Ada pilihan tarif final (PP 23/2018) atau tarif progresif umum. Contoh ini menggunakan tarif progresif umum untuk ilustrasi. Selalu cek peraturan terbaru ya, guys!

Contoh Soal PPh Pasal 23 (Pajak atas Bunga, Royalti, dan Jasa)

Selanjutnya, kita geser ke PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Nah, ini sering banget terjadi antar badan usaha atau dari badan usaha ke orang pribadi (bukan karyawan).

Soal 3:

PT Maju Jaya menyewa gedung dari PT Properti Sejahtera selama setahun dengan nilai sewa sebesar Rp200.000.000 (sudah termasuk PPN). PPh Pasal 23 yang berlaku untuk sewa adalah 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.

Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya atas pembayaran sewa tersebut?

Jawaban Soal 3:

Untuk PPh Pasal 23 atas sewa, tarifnya adalah 2% dari jumlah bruto yang terkait dengan sewa. Di sini, nilai sewa adalah Rp200.000.000.

Namun, perlu diingat bahwa PPh Pasal 23 dikenakan atas jumlah bruto tidak termasuk PPN. Karena soal menyebutkan nilai sewa